Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA (Ketua 2005 - sekarang)

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA dikenal pula dengan nama pendek dan lebih populer, Din Syamsudin. Suami Fira Beranata ini lahir di Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958. Selama mengarungi bahtera rumah tangganya, Din Syamsuddin dikarunia dua putra dan seorang putri yang masing-masing memiliki nama indah. Yaitu, Farazahdi Fidiansyah, Mihra Dildari dan Fiardhi Farzanggi.

Kiprah Din Syamsuddin di Persyarikatan Muhammadiyah dimulai sejak tampil menjadi Ketua Umum sementara Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dan Wakil Ketua Muhammadiyah. Alur kiprah kepemimpinannya di Muhammadiyah terbilang unik karena berangkat dari bekal pendidikan dasar dan menengah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdhatul Ulama dan Madrasah Tsanawiyah Nahdhatul Ulama Sumbawa Besar. Di masa itu, Din Syamsuddin juga mendapat kesempatan memimpin Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama, IPNU Cabang Sumbawa (1970 - 1972). Tamat dari Ponpes Modern Gontor, Din Syamsuddin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sarjana Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1980).

Seumpama biduk yang terus melenggang di pusaran arus dan riak gelombang kehidupan, semangat Din Syamsuddin mendalami khazanah ilmu dan cakrawala Islam tak terjeda aral melintang. Salah satu sumber spiritnya adalah mertuanya sendiri, Darnelis binti Thaher. Dalam ranah kecil keluarganya, istri dan putra putrinya mengenal sososk Din Syamsuddin sebagai ayah dan suami pendidik yang santun nan kaya teladan. Tak heran, jika seluruh aktivitasnya mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Pada kesempatan terakhir saat melepas jenazah sang mertua, Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa ibu mertuanya selalu mendukung gerak hidupnya. Bahkan, saat hendak memulai studi di Amerika hingga ketika akan mencalonkan diri menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

“Sejak awal kami memang sudah berkomitmen untuk menjadi keluarga yang saling mendukung,” ungkapnya tak tahan dibeslah rasa haru.

Ketekunan belajar dalam girah Islam yang pantang surut itu, berhasil mengantar Din Syamsuddin menempuh pasca sarjana Interdepartmental Programme in Islamic Studies di University of  California Los Angeles (UCLA) USA hingga meraih gelar MA, dan menyandang gelar doktor di universitas yang sama pada tahun 1996. Setelah kembali ke tanah air, Din Syamsuddin sempat bersinggungan dengan dunia politik praktis dengan mengomandani litbang Golkar. Dan sebagai akademisi, sehari-harinya Din Syamsuddin malang-melintang menggeluti profesi Dosen di berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), UHAMKA dan Universitas Indonesia (UI). Pada tahun-tahun berikutnya, berkesempatan pula mendapat berbagai tugas kenegaraan yang cukup penting, diantaranya sebagai Anggota Dewan Riset Nasional, Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja RI, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga tugas lain yang tak kalah penting seperti Sekretaris Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Iindonesia, ICMI.

Sebagai cendekiawan muslim yang cukup konsen mendorong proses demokratisasi, Din Syamsuddin merasa berkepentingan untuk turut mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara yang memiliki pemeluk Islam terbesar di dunia ini. Ikhtiar mulia ini, tercermin dalam sebuah statemennya: Kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi politik kenegaraan. Tapi pada sejauh mana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran dan persamaan dapat menjadi bagian dari  watak bangsa. Ini yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa.

 

Sementara di kancah internasional, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini telah menorehkan kiprah yang tak sedikit dalam usahanya merajut relasi konstruktif dan menyuarakan urgensi hubungan damai antar pemeluk agama melalui berbagai forum yang domotorinya seperti World Peace Forum/ WPF, Asian Committee on Religions for Peace/ ACRP, Tokyo. World Conference on Religions for Peace/ WCRP, New York. World Council of  World Islamic Call Society, Tripoli. World Islamic People’s Leadership, Tripoli. Strategic Alliance Russia based Islamic World. UK-Indonesia Islamic advisory Group. 

Prof. Dr. H. Amien Rais (Ketua 1995 -1998)

Meskipun tak semua nama otomatis mewakili kepribadian seseorang, namun membaca nama Tokoh Sentral Reformasi Indonesia 1998 satu ini sudah cukup sebagai referensi awal untuk melihat sosoknya yang besar. Prof. Dr. Muhammad. Amien Rais, MA. yang lebih populer dikenal Amien Rais adalah sosok pemimpin terpercaya di republik ini. Lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Orang tuanya berharap putra kedua dari enam bersaudara ini menjadi kyai dan melanjutkan pendidikan agama ke Mesir, sehingga pendidikan yang ditanamkan Syuhud Rais dan Sudalmiyah, ayah dan ibunya, sejak dini sudah mencerminkan nilai-nilai agama yang sangat menekankan tumbuhnya kepribadian disiplin, taat beribadah, banyak membaca dan berbudi pekerti. Dari lingkungan sekitarnya, Amien Rais juga banyak belajar tentang realitas masyarakat dimana dirinya sangat dekat dengan kondisi keluarga miskin, kampung sederhana, dan bahkan memahami betul bentuk ruang tidur dan dapurnya yang alakadarnya.

. Amien Rais menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Muhammadiyah I Surakarta, sampai pendidikan SMP dan SMU juga selesai di sekolah Muhammadiyah. Pendidikan tingkat sarjana Amien Rais selesaikan di Jurusan Hubungan Internasional fakultas FISIPOL Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968, bahkan tahun berikutnya juga menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di masa-masa mahasiswa inilah Amien Rais terlibat aktif dan berperan di berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muham­madiyah (Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI Yogyakarta). Studinya dilanjutkan pada tingkat Master bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana, dan selesai tahun 1974. Dari universitas yang sama juga memperoleh Certificate on East-European Studies. Sedangkan gelar Doktoralnya diperoleh dari University of Chicago, Amerika Serikat (1981) dengan mengambil spesialisasi di bidang politik Timur Tengah dan selesai tahun 1984. Disertasinya yang cukup terkenal, berjudul: The Moslem Brotherhood in Egypt: its Rise, Demise, and resurgence (Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir: Kelahiran, Keruntuhan dan Kebangkitannya kembali). Program Post-Doctoral Program di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988 pernah pula diikutinya.

Saat mengenang Zainal Zakze Award yang di raihnya tahun1967, sebuah penghargaan jurnalisme bagi penulis mahasiswa krits, Amien Rais hanya berkomentar pendek ”Sejak itu, saya tidak pernah tidak kritis.” 

Sebagai ilmuwan dan akademisi sekaligus Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, Amien Rais mengajar mata kuliah Teori Politik Internasional, Sejarah dan Diplomasi di Timur Tengah, Teori-teori Sosialisme, hingga memegang mata kuliah Teori Revolusi dan Teori Politik di Program Pascasarjana Ilmu Politik. Selain itu, Amien Rais mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK), lembaga yang konsen dalam kegiatan pengkajian dan penelitian sebagai bentuk keprihatinan atas terbatasnya produk kebijakan menyangkut masalah-masalah strategis yang berorientasi pada penguatan pilar-pilar kehidupan masyarakat. Perjalanan pendidikan Amien Rais memberinya tak sedikit pengalaman dan kemampuan kognitif-analitis, dimana kemampuan itu mengantarnya menjadi salah seorang intelektual terkemuka di negeri sendiri dan di berbagai negeri mancanegara. Sepanjang rentang aktivitas sekembalinya ke Tanah Air setelah sekian lama malang-melintang menimba ilmu di negeri Paman Sam, tugas-tugas intelektualisme yang kemudian Amien Rais geluti --baik berupa transfor­masi keilmuan dengan mengajar di berbagai universitas maupun dengan melakukan kritik atas fenomena sosial yang sedang berlangsung-- meneguhkan sosoknya yang memiliki daya kepemimpinan di atas rata-rata dan dapat dipercaya. Kritiknya yang sangat vokal bahkan mewarnai opini publik di Indonesia. Dan sebagai pakar politik Timur Tengah, Amien Rais juga seringkali melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika, sebuah negeri tempatnya sendiri belajar tentang demokrasi dan hak asasi manusia.

Konsistensi Amien Rais dalam menolak sikap lembek bangsanya terhadap intervensi asing dan budaya koorporatokrasi yang menjagal hak-hak dasar hajat hidup bangsa Indonesia sendiri terekam jelas dalam buah pikirnya pada buku:Selamatkan Indoenesia; Agenda Mendesak Bangsa. Dalam komentarnya tentang buku itu, Amin Rais tak segan-segan mengakuinya sebagai Angry Book (buku yang marah). “Saya mencoba menggugah anak anak-anak bangsa yang sudah dibrainwashing sejak jaman londo dahulu, dan sekarang masih melekat sebagai mental inlander. Tanpa melepaskan mental inlander (mental budak), kita tidak bisa bangkit. Sayangnya, pemimpin kita tidak mengikuti Sultan Agung Mataram tapi malah mengikuti Amangkurat I dan II yang menjual Pelabuhan Cirebon (pada bangsa asing) dan memanggil eyangpada Gubernur Jendral Belanda”. Tukasnya tanpa tedeng aling-aling dalan sebuah kesempatan diskusi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah (2008).

Jauh masa sebelum Amien Rais melontarkan hal itu, perannnya sebagai cerdik cendekia terkemuka telah menempatkannya di posisi Ketua Dewan Pakar ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), yang lahir dan besar dari rahim Orde Baru. Namun, kondisi politik dan perekonomian yang sudah terlanjur membusuk dan sangat tidak sehat bagi demokratisasi mendorongnya mengambil langkah berani yang tidak populer dan bersuara lantang tentang silang sengkarut praktik KKN (korupsi, kolusi, Nepotisme) di tubuh birokarasi serta eksploitasi serakah kekayaan negeri yang sangat merugikan negara di sejumlah perusahaan besar asing seperti Busang dan Freeport . Seperti resiko yang diduga banyak orang, Amien Rais kemudian terpental dari posisinya di ICMI.

Namun kehadirannya di Muhammadiyah dan lompatan-lompatan gagasannya justru dianggap sejalan dengan watak gerakan pembaharuan yang kritis dan korektif, hal itu kemudian menuai dukungan penuh. Maka tahun 1993, dihadapan peserta Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung di Surabaya Amien Rais kembali menggulirkan issu besar, yakni perlunya suksesi kepresidenan. Sebuah langkah janggal pada saat itu sebab gurita kepemimpinan Orde Baru masih sangat mencengkeram. Keberaniannya mengambil resiko yang tak jarang bahkan mengancam jiwanya, diakui suami Kusnariyati Sri Rahayu ini sebagai sikap amal ma’ruf nahi mungkar yang sesungguhnya amanat dan sekaligus ruh gerakan dakwah Muhammadiyah. Aminen Rais juga merasa bahagia menerjang segala resiko perjuangannya karena mendapatsupport penuh dari istri dan kelima putra-putrinya: Ahmad Hanafi, Hanum Salsabilla, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan Ahmad Baihaqi.

UN "Online" Akan Diuji Coba pada 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN)online bagi siswa. Namun, pelaksanaan ujian ini tidak serta-merta dilakukan sekaligus karena masih memerlukan penyesuaian, terutama mengenai kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah. 

Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya. 

"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer. 

Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda. 

"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.

Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian  secara online. 

"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.

Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti. 

"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.

Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal

Mendikbud: Jangan Gunakan Aset Pendidikan untuk Kepentingan Politik!

Masa kampanye pemilihan umum mulai bergulir tak kurang dari dua pekan ke depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamad Nuh mengimbau semua instansi pendidikan untuk selalu menjaga netralitas agar tak terjebak ke dalam politik praktis.

Imbauan tersebut disampaikan Nuh pada sambutan penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (7/3/2014). Dalam acara itu hadir pejabat Kemendikbud dan kepala-kepala dinas pendidikan dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

"Tolong, dijaga betul netralitas, karena bisa jadi pada saat seperti itu ada yang melakukan politik kotor," kata Nuh. 

Selain itu, Mendikbud menegaskan, tidak dibenarkan menggunakan aset ataupun fasilitas pendidikan sebagai sarana kampanye partai politik. 

"Saya hanya ingin pesan, tentang aset atau fasilitas pendidikan dan keagamaan tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik," ujarnya.

Nuh juga menyampaikan imbauan kepada para pejabat pemerintahan di daerah agar menjaga keamanan fisik, termasuk di antaranya gedung-gedung untuk pendidikan. Meski demikian, bukan berarti instansi pendidikan tidak berhak terlibat pemilu. Menurut Nuh, melek pemilu adalah sangat penting, apalagi bagi mahasiswa dan pelajar.

"Mahasiswa dan pelajar perlu mendapat informasi tentang proses pemilu," katanya

Sebut Muhammadiyah Munafik, Ahok Dipolisikan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku bingung karena dilaporkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke polisi atas tuduhan penghinaan. Sebab, Ahok mengaku tak pernah memiliki masalah dengan IMM.

"Aku enggak pernah menyinggung Muhammadiyah. Wawancara semua ada videonya. Aku juga bingung," kata pria kelahiran 1966 tersebut di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1) malam.

IMM melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penghinaan. Namun, Ahok mengaku tidak memiliki rencana khusus untuk menghadapi laporan tersebut.

Saat mengusulkan akan membangun lokalisasi prostitusi di Jakarta, mantan bupati Belitung Timur itu dianggap menghina PP Muhammadiyah yang menolak rencananya.

Ahok memang pernah berujar ingin membuat lokalisasi di Jakarta. Tujuannya agar memudahkan Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan, pencegahan dan penyembuhan HIV AIDS.

Ia berujar, sekarang prostitusi ada di mana-mana, mulai dari kelas bawah seperti di bongkaran Tanah Abang, hingga kelas hotel berbintang. Namun, masyarakat seolah menutup mata seakan-akan praktik prostitusi terselubung itu tak ada. 

"Jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI? Itu aku nyindir aja," ucap Ahok tanpa menyebut organisasi masyarakat tertentu.

Ketua Umum Membuka Musyawarah Nasional Tarjih Ke 28 di Palembang

Palembang- Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin membuka secara resmi  Musyawarah Nasional  Tarjih Muhammadiyah ke 28 di Gedung Auditorium Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan, Jum’at (28/2). Munas Tarjih dengan tema Fikih Berkemajuan Untuk Pencerahan Peradaban dilaksanakan mulai 27 Februari – 2 Maret 2014.

Menurut Din Syamsuddin, pembahasan mengenai Fikih tidak hanya mengenai halal haram, tetapi lebih kea rah pemikiran yang nantinya dapat menjadi sumbangan bagi bangsa dan Negara. “ Dari munas ke munas para ulama tarjih telah memberikan pemikiran-pemikiran positifnya, dan hal tersebut sangat berguna bagi kehidupan umat Islam,” jelasnya saat ditemui wartawan seusai pemukaan Munas Tarjih.  Dalam Munas Tarjih Muhammadiyah ke 28 kali ini, membahas beberapa topic yang diantaranya adalah, Fikih air, tuntunan keluarga sakinah, ibadah di bulan Ramadhan, dan beberapa topic yang didiskusikan dalam bentuk seminar seperti Fikih Ulil Amri, serta peradaban utama dalam dialektika modernitas dan tradisi.

Menurut ketua panitia pelaksana dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Mohammad Mas’udi, jumlah peserta yang hadir telah mencapai lebih dari 200 orang yang berasal dari perwakilan wilayah, kalangan ulama, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. “Sampai saat ini ada dua ratusan peserta yang hadir dari berbagai perwakilan termasuk dari dua puluh delapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Indonesia,” jelasnya. (mac)

Komnas HAM Serukan Umat Bersatu Sikapi Larangan Jilbab di Bali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution kembali menyerukan bersatunya umat Islam terkait kasus jilbab di sekolah-sekolah di Bali.

Jika ada sekolah yang memberi arahan muridnya untuk tidak memberikan informasi, bisa dikenai aturan keterbukaan informasi. Ia juga menyarankan PII untuk juga memberdayakan tokoh-tokoh yang dekat dengan orang pemerintahan. 

Maneger mengatakan Pemkot Denpasar sempat bertanya apakah jilbab itu aturan agama atau budaya Islam? Oleh karena itu, selain pendekatan personal ke sekolah, perlu tetap lakukan pendekatan budaya. ''Sebab itu ada usulan dialog antar agama yang difasil FKUB. Jadi tidak hanya soal rumah ibadah, tapi juga pakaian atau atribut agama lain,'' tutur dia.

Dalam waktu dekat ini Komnas HAM akan bertemu perwakilan Kemendik dan Kemenag terkait kasus jilbab di Bali ini. Maneger mengatakan HAM tidak ada kaitan dengan pemilu. Jadi penyelesaian kasus ini harus tetap jalan. Apalagi waktu penerimaan siswa baru semakin dekat.

Wakil Ketua I Komnas HAM Imdadun Rahmat menuturkan hak beragama melekat pada semua orang. Memilih dan meyakini suatu agama, tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Mengamalkan dan membentuk masyarakat sesuai agamanya, lanjut Imdadun, bisa dibatasi dengan persyaratan ketat yakni mengganggu ketertiban umum, mengganggu kesehatan masyarakat, bertentangan dengan moral publik, dan melanggar hak dasar orang lain. Pembatasannya pun hanya boleh dilakukan negara.

''Apa jilbab melanggar empat hal itu? Pelarangan jilbab di manapun itu melanggar hak. Kasus ini perlu digemakan, agar wilayah lain tidak melakukan pelarangan serupa, '' tutur dia. Ajaran agama yang mengajak bunuh diri, bisa dilarang karena melanggar empat poin itu.

Masyarakat Indonesia hidup dalam keberagaman. Mayoritas dan minoritas bisa tukar berbuat kebaikan dan hidup bersama.